Demokrasi Pasca-Reformasi Tak Boleh Mundur

MediaBantenCyber.co.id — (MBC) Tangerang, Anggota DPRD Provinsi Banten termuda dari Fraksi PDI Perjuangan, Abraham Garuda Laksono, menyatakan bahwa suara Generasi Z menjadi peringatan penting di tengah wacana pengalihan pemilihan kepala daerah dari mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat ke DPR dan DPRD. Menurutnya, bagi generasi muda, demokrasi pasca-reformasi merupakan capaian bersama yang tidak boleh ditarik mundur.

Abraham mengungkapkan, pandangan tersebut ia peroleh dari berbagai diskusi dan perjumpaan dengan Gen Z di Banten yang secara aktif menyuarakan kegelisahan mereka terhadap arah demokrasi ke depan. Generasi muda, kata dia, memandang pemilihan langsung sebagai perwujudan nyata kedaulatan rakyat.

“Bagi Gen Z, pemilihan langsung kepala daerah bukan sekadar prosedur elektoral. Ini soal legitimasi, akuntabilitas, dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan,” ujar Abraham, Minggu, 25 Januari 2026.

Ia menegaskan, di tengah menguatnya wacana pengalihan Pilkada ke DPR dan DPRD, PDI Perjuangan tetap bersikap tegas dan konsisten untuk menjaga partisipasi langsung rakyat dalam menentukan pemimpinnya.

“Partisipasi langsung rakyat adalah fondasi demokrasi pasca-reformasi yang tidak boleh ditarik mundur,” tegasnya.

Abraham mengingatkan, jika pemilihan kepala daerah sepenuhnya diserahkan kepada lembaga perwakilan, maka berbagai risiko serius berpotensi muncul. Mulai dari menguatnya politik transaksional, kembalinya praktik gratifikasi lama, hingga munculnya makelar-makelar Pilkada.

“Gen Z melihat ini sebagai ancaman serius. Demokrasi bisa menjauh dari kehendak rakyat jika prosesnya semakin tertutup,” katanya.

Dalam pandangan Generasi Z, lanjut Abraham, perubahan yang dibutuhkan Indonesia saat ini bukanlah perubahan mekanisme politik yang berisiko membuka ruang transaksi kekuasaan, melainkan perubahan nyata yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

“Gen Z ingin DPR dan pemerintah fokus pada persoalan nyata seperti lapangan kerja, perlindungan lingkungan hidup, penanganan banjir, serta pembangunan yang berkelanjutan,” jelasnya.

Abraham juga menegaskan bahwa PDI Perjuangan telah menunjukkan bahwa politik berbiaya rendah bukan sekadar slogan. Menurutnya, gotong royong, kerja kolektif, dan kedekatan dengan rakyat merupakan fondasi utama dalam membangun kekuasaan yang legitimate.

“Saya meyakini pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota harus tetap dilakukan langsung oleh rakyat, sebagai pemegang kedaulatan tertinggi,” ucapnya.

Ia menutup dengan menegaskan prinsip dasar demokrasi yang terus disuarakan oleh Generasi Z.

“Kekuasaan yang sah hanya lahir dari kehendak rakyat. Selama suara rakyat dijaga, republik ini akan tetap berdiri tegak,” pungkas Abraham. (*)